Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Disahkan pada tanggal 14 Januari 2004
Jenis: Undang-Undang
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Status
Putusan Mahkamah Konstitusi:
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XXI/2023
Pengujian Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Konsiderans
Menimbang:
bahwa hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
bahwa dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah;
bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan undang-undang yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
Download:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004PDF
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2022
Profesi dan Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2022
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 227.K/M-B.01/MEM.B/2023
Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Batubara
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 22/13/PADG/2020
Klarifikasi atas Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022
Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa