Premium
Temukan di Google Play
Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Disahkan pada tanggal 17 Desember 1970
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951

Download:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

Status

Dicabut dengan:

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Konsiderans
Menimbang:

  1. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan Undang-Undang baru mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

  2. bahwa Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 107) telah dinyatakan tidak berlaku dengan undang-undang No. 6 tahun 1969 tetapi saat tidak berlakunya Undang-undang tersebut ditetapkan pada saat Undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku;

  3. bahwa Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 107) tidak merupakan pelaksanaan murni dan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, karena memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014

Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2023

Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023