Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010

Hortikultura


Disahkan pada tanggal 24 November 2010
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. bahwa tanaman hortikultura sebagai kekayaan hayati merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sangat penting sebagai sumber pangan bergizi, bahan obat nabati, dan estetika, yang bermanfaat dan berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang perlu dikelola dan dikembangkan secara efisien dan berkelanjutan;

  3. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat memberikan kepastian hukum dalam pengembangan hortikultura sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dalam masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Hortikultura;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020

Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan


Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2020

Penerbitan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan


Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6/PRT/M/2019

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum


Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013

Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur


Scroll to Top