Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2022

Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah


Ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2022
Jenis: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut POJK Tata Kelola BPRS, BPRS wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

  2. Sehubungan dengan hal tersebut dan penyelarasan pengaturan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut POJK TKS BPR dan BPRS, perlu untuk melakukan perubahan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut SEOJK Tata Kelola BPRS.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Konstruksi di Wilayah Ibu Kota Nusantara


Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi


Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan


Sistem Pembelajaran Terintegrasi Government Internal Audit Corporate University


Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum