Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2009

Petunjuk Izin Penyidikan Terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD

1. Sehubungan dengan diterimanya laporan tentang, ketidakseragaman pendapat di antara para Hakim dalam kaitannya dengan penafsiran atas "ketentuan izin/persetujuan penyidikan para Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD yang terkait dengan tindak pidana korupsi", sehingga mengakibatkan tersendatnya proses hukum dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi di daerah;

2. Maka Mahkamah Agung memandang perlu untuk memberikan petunjuk sebagai berikut;