Petunjuk Izin Penyidikan Terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD
Jenis: Surat Edaran Mahkamah Agung
Menimbang:
Sehubungan dengan diterimanya laporan tentang, ketidakseragaman pendapat di antara para Hakim dalam kaitannya dengan penafsiran atas "ketentuan izin/persetujuan penyidikan para Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD yang terkait dengan tindak pidana korupsi", sehingga mengakibatkan tersendatnya proses hukum dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi di daerah;
Maka Mahkamah Agung memandang perlu untuk memberikan petunjuk sebagai berikut;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022
Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021
Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020
Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor