Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012

Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

1. Bahwa sejak 19 September 2011, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMNSK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, Mahkamah Agung telah menerapkan sistem kamar dalam proses penanganan perkara. Penerapan sistem kamar antara lain bertujuan untuk terciptanya kesatuan hukum. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan kesatuan hukum ini masing-masing kamar telah melakukan pleno yang membahas persoalan hukum yang sering kali memicu perbedaan pendapat yang berujung pada inkonsistensi putusan. Pleno kamar tersebut telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut;