Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1987
Tembusan Permohonan Penetapan Penahanan agar Disampaikan Kepada Kepala Rumah Tahanan Negara
Ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1987
Jenis: Surat Edaran Mahkamah Agung
Jenis: Surat Edaran Mahkamah Agung
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman tanggal 31 Agustus 1987 No. E.203-PK.02.03 Tahun 1987 yang ditujukan pada 1. Kepala Rumah Tahanan Negara dan 2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, yang untuk memudahkan Saudara mengetahui isinya bersama ini kami lampirkan salinannya, dengan ini kami minta perhatian yang sungguh-sungguh dari Saudara agar apabila Saudara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung mengenai penetapan penahanan, hendaknya tembusan dari surat permohonan Saudara tersebut selalu diberikan juga kepada Kepala Rutan tempat di mana terdakwa ditahan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013
Pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2020
Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 19 Tahun 2017
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2022
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2021
Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan