Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014

Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu


Ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2014
Jenis: Surat Edaran Mahkamah Agung
Konsiderans
Menimbang:
  1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara Nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;

  2. Memperhatikan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi mengenai kepastian identitas hukum bagi pasangan suami isteri yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, di mana pasangan suami isteri yang ingin perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama dan mendapat salinan buku nikah memerlukan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, sedangkan mayoritas permohonan itsbat nikah yang diajukan masyarakat ke Pengadilan Agama melalui pelayanan terpadu adalah dari kalangan tidak mampu secara finansial;

  3. Sehubungan dengan penyelenggaraan sidang keliling pada Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama untuk perkara voluntair itsbat nikah untuk mempercepat proses mendapatkan hak-hak identitas hukum, khususnya memperoleh buku nikah dan akta kelahiran, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia


Penataan dan Pembinaan Gudang


Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan


Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi


Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Profesi Insinyur