Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017

Bantuan Hukum Fakir Miskin

1. bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya serta setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakukan yang sama di hadapan hukum.

2. bahwa ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum perlu mendapat bantuan hukum untuk memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum.

3. bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) sebagaimana telah diatur selama ini dalam peraturan perundang-undangan belum dapat memenuhi dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada kebutuhan masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk melaksanakan hak pemberi bantuan hukum sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin.