Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017

Bantuan Hukum Fakir Miskin


Ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2017
Jenis: Qanun
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya serta setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakukan yang sama di hadapan hukum.

  2. bahwa ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum perlu mendapat bantuan hukum untuk memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum.

  3. bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) sebagaimana telah diatur selama ini dalam peraturan perundang-undangan belum dapat memenuhi dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada kebutuhan masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum.

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk melaksanakan hak pemberi bantuan hukum sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara “Hutama Karya” Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)


Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 134/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Garam


Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan


Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika