Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015

Pembinaan dan Perlindungan Aqidah

1. bahwa Al-Quran dan Al-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh.

2. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. bahwa keberadaan dan perkembangan berbagai paham dan gerakan keagamaan telah mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan dalam bentuk keresahan dan ketegangan sosial, baik internal umat suatu agama maupun antar umat beragama, oleh karena itu pembinaan dan perlindungan Aqidah merupakan masalah prinsip dalam penerapan Syariat Islam di Aceh.

4. bahwa Aceh telah diberikan keistimewaan dan penyelenggaraan Syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

5. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Pemerintahan Aceh bertanggung jawab melakukan perlindungan, dan pengawasan terhadap aqidah umat serta ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bidang Aqidah diatur dengan Qanun Aceh.

6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.