Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2020

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement), Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah harus berjalan secara aman, nyaman dan tertib serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

3. bahwa semakin meningkatnya daftar tunggu calon jamaah haji Aceh yang akan menunaikan Ibadah Haji, perlu adanya pengaturan penambahan kuota khusus.

4. bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan pihak swasta memerlukan peran aktif Pemerintah Aceh sehingga masyarakat mendapatkan jaminan keamanan, kenyamanan dan kepastian dalam pelaksanaannya.

5. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf e, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh sebagai pelaksanaan keistimewaan Aceh yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.

6. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36, Pasal 45 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

7. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah.