Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Jenis: Qanun
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Allah SWT yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
bahwa dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk dan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan secara masif serta dalam rangka menjaga ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan di Aceh, maka perlu dilakukan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka diperlukan pengaturan mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022PDF
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023
Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Sektoral Etalase Produk Prasarana dan Sarana Wisata Bahari
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017
Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual
Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2021
Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas Jaminan Produk Halal
Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024
Pembuatan Surat Keputusan, Penayangan, dan Penurunan Tayang Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional Versi 3