Pemberian Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga
Jenis: Peraturan Wali Kota
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa Pemberian Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimaksudkan untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
bahwa Pemberian Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertujuan untuk menunjang tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
bahwa perubahan kebijakan dari pemberian hibah bantuan operasional melalui hibah menjadi pemberian insentif mengakibatkan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 9.3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Hibah Biaya Operasional Pemberdayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Surakarta sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti dengan peraturan mengenai pemberian insentif.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 137 Tahun 2020
Tenggang Waktu yang Patut dalam Proses Penyelesaian Laporan oleh Terlapor
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 8 Tahun 2023
Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024