Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan


Ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2024
Jenis: Peraturan Wali Kota

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Status


Peraturan Perubahan:

  1. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2022
    Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
  2. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2024
    Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka meringankan beban wajib pajak karena pertumbuhan ekonomi dan tingginya inflasi serta untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Kota Semarang perlu memberikan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

  2. bahwa dalam rangka memberikan kepastian wajib pajak yang mendapatkan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan perlu ditinjau kembali.

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri


Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin


Kekuasaan Kehakiman


Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia


Tarif Batas atas Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi