Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 62 Tahun 2023

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintahan Desa

1. bahwa dalam pengelolaan keuangan di desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme sehingga dapat mewujudkan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di desa.

2. bahwa sebagai bentuk dukungan dan upaya pemerintah desa dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dilingkungan pemerintahan desa, diperlukan kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa.

3. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintahan daerah, diperlukan upaya nyata pengimplementasiannya sampai pada pengelolaan keuangan di desa.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintahan Desa.