Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2021
Jenis: Peraturan Sekretaris Kabinet
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan, perlu pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur dalam Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024 dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2021;
bahwa guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet yang manfaatnya dapat dirasakan secara cepat, perlu menetapkan Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2021;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2021;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 46 Tahun 2024
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pelindungan Anak
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2017
Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Penyelenggaraan Seleksi Calon Mahasiswa Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas Tahun 2017 dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/PERMENTAN/OT.140/3/2014
Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014
Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat
Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2024
Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara