Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007

Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2007
Jenis: Peraturan Presiden

Download:
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007

Dasar Hukum
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
    Daerah
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan
    dan Pengembangan Usaha Kecil
Konsiderans
Menimbang:

  1. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013

Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018

Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017

Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal