Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015
Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan
Ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2015
Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1034
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Keuangan telah disusun prosedur kerja dalam standar operasional prosedur sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PM.1/2007, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.01/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2012 tentang Standar Penyusunan Layanan Unggulan (Quick Wins) di Lingkungan Kementerian Keuangan;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, dinyatakan bahwa standar operasional prosedur administrasi pemerintahan yang telah disusun oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota, secara bertahap perlu menyesuaikan dengan Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025, diperlukan perbaikan proses bisnis dan penerapan kerangka pengambilan keputusan guna terwujudnya program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c serta guna menampung dinamika kebutuhan organisasi Kementerian Keuangan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penyusunan proses bisnis, kerangka pengambilan keputusan, dan penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Keuangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2022
Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2022
Pakaian Kerja dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2019
Penyelenggaraan Skema Common Criteria Indonesia
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021
Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota