Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa (Voluntary Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the European Union on Forest Law Enforcement, Governance and Trade in Timber Products into the European Union)


Ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2014
Jenis: Peraturan Presiden
Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 51

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa di Brussel, Belgia pada tanggal 30 September 2013 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa (Voluntary Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the European Union on Forest Law Enforcement, Governance and Trade in Timber Products into the European Union), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa;

  2. bahwa kerja sama kemitraan tersebut' bertujuan untuk memperbaiki. tata kelola sektor kehutanan yang dapat menghapus tindakan pemba1akan kayu liar dan memastikan perdagangan kayu serta produk kayu Indonesia ke wilayah Uni Eropa sesuai dengan peraturan dan perundangan kedua Negara;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2021

Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun


Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014

Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2020

Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2020

Tim Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2020

Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Paniai Provinsi Papua