Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2020

Pengesahan Protocol 2 Designation of Frontier Posts (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan)


Ditetapkan pada tanggal 6 November 2020
Jenis: Peraturan Presiden
Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 252

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mendukung perdagangan bebas Association of Southwest Asian Nations dan meningkatkan perekonomian di kawasan Association of Southwest Asian Nations, perlu membentuk sistem angkutan transit yang efektif, efisien, dan terintegrasi di Association of Southwest Asian Nations;

  2. bahwa di Langkawi, Malaysia, pada tanggal 4 Mei 2018, negara-negara anggota Association of Southwest Asian Nations telah menandatangani Protocol 2 Designation of Frontier Posts (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan) yang merupakan hasil perundingan delegasi-delegasi negara-negara anggota Association of Southwest Asian Nations;

  3. bahwa pengesahan Protocol 2 Designation of Frontier Posts (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan) sebagaimana dimaksud dalam huruf b bertujuan menciptakan dasar hukum untuk penunjukan pos-pos perbatasan guna mendukung kelancaran pengeluaran dan pemeriksaan sarana. transportasi dan barang-barang transit di Association of Southwest Asian Nations;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protocol 2 Designation of Frontier Posts (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan);

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020

Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah


Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2021

Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan