Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2021

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan


Ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2021
Jenis: Peraturan Perpustakaan Nasional
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 168

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mendukung arah kebijakan nasional dalam peningkatan kualitas layanan perpustakaan, perlu kualifikasi kompetensi sumber daya manusia bidang perpustakaan yang sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia;

  2. bahwa untuk mengembangkan sumber daya manusia bidang perpustakaan yang berbasis kompetensi, perlu penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang perpustakaan;

  3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional Indonesia tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 20/35/PADG/2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara


Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota


Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 5 Tahun 2020

Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Dewan Pengawas dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi