Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2021

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan


Ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2021
Jenis: Peraturan Perpustakaan Nasional
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 168

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mendukung arah kebijakan nasional dalam peningkatan kualitas layanan perpustakaan, perlu kualifikasi kompetensi sumber daya manusia bidang perpustakaan yang sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia;

  2. bahwa untuk mengembangkan sumber daya manusia bidang perpustakaan yang berbasis kompetensi, perlu penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang perpustakaan;

  3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional Indonesia tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004

Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 26 Tahun 2007

Program Talent Scouting Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/42/PBI/2016

Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2016

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank


Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2020

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2016 tentang Standar Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan