Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017
Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
Ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2017
Jenis: Peraturan Pemerintah
Jenis: Peraturan Pemerintah
Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 30
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6023
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6023
Download:
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017
Konsiderans
Menimbang:
Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 58, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2014 tentang Panas Bumi perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2018
Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kelautan dan Perikanan
Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2022
Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2023
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2015
Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Keputusan Menteri Agama Nomor 1178 Tahun 2022
Integrasi Belanja Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota