Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2012

Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya


Ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2012
Jenis: Peraturan Pemerintah
Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 162
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya perlu melakukan restrukturisasi dengan menerbitkan saham baru;

  2. bahwa restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah didahului dengan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor KEP-172/MBU/2012 tanggal 20 April 2012 yang menyetujui restrukturisasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya dengan cara menerbitkan saham baru;

  3. bahwa penerbitan saham baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan merubah struktur kepemilikan Negara atas saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara


Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil


Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia