Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019

Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan


Ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2019
Jenis: Peraturan Pemerintah
Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 100
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6352

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk lebih memberikan rasa keadilan dalam pengenaan sanksi administrasi berupa denda terhadap pengguna jasa kepabeanan dalam memenuhi kewajiban kepabeanan dalam mendorong perkembangan dunia usaha sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan, perlu dilakukan perubahan mengenai ketentuan pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016

Pendaftaran Merek


Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2020

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020

Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2020

Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020


Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009

Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)