Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 47 Tahun 2023

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tentara Nasional Indonesia

1. bahwa jaringan dokumentasi dan informasi hukum merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum guna mendukung tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia, serta sebagai wujud keterbukaan informasi publik yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efisien dan efektif.

2. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, cepat serta tertata, dibutuhkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

3. bahwa Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, mewajibkan kementerian/lembaga termasuk Tentara Nasional Indonesia membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tentara Nasional Indonesia.