Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2017

Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan

Ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2017
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 127
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6074

Download:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2017

Konsiderans
Menimbang:

  1. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal termasuk pengaturan mengenai pedoman kontrak penyimpanan kekayaan reksa dana berbentuk perseroan beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;

  2. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap pedoman kontrak penyimpanan kekayaan reksa dana berbentuk perseroan, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai pedoman kontrak penyimpanan kekayaan reksa dana berbentuk perseroan yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2017

Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015

Kementerian Luar Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019

Batas Daerah antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2019

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Medan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017

Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak