Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2018

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah


Ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2018
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 227
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6265

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa semakin kompleks produk dan aktivitas bank pembiayaan rakyat syariah mengakibatkan risiko yang dihadapi bank pembiayaan rakyat syariah semakin meningkat;

  2. bahwa semakin meningkat risiko yang dihadapi bank pembiayaan rakyat syariah mengakibatkan peningkatan kebutuhan terhadap pengaturan penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

  3. bahwa penerapan manajemen risiko merupakan salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industri bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan arah kebijakan pengembangan bank pembiayaan rakyat syariah sehingga dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat


Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ubin Keramik secara Wajib


Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024


Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Badan Pangan Nasional


Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah Melalui Sistem Informasi Geospasial