Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Ombudsman Nomor 50 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2021
Jenis: Peraturan Ombudsman
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 69

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan penetapan pemberian insentif kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia;

  2. bahwa Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan tugas serta fungsi Asisten Ombudsman, sehingga perlu diubah;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2021

Pengelolaan Layanan dan Dokumentasi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian


Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2021

Sistem Pendataan Satu Pintu Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam


Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2009

Pembukaan Perutusan Tetap Republik Indonesia Untuk Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) di Jakarta


Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019

Kebijakan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah


Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019

Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)