Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Ombudsman Nomor 38 Tahun 2019

Tata Cara Investigasi atas Prakarsa Sendiri


Ditetapkan pada tanggal 18 September 2019
Jenis: Peraturan Ombudsman
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1072

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan upaya pemberantasan dan pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu didukung penyelenggaraan pelaksanaan investigasi atas prakarsa sendiri di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;

  2. bahwa untuk menyelenggarakan pelaksanaan investigasi atas prakarsa sendiri yang efektif dan efisien, perlu adanya pedoman pelaksanaan investigasi atas prakarsa sendiri;

  3. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan pedoman dalam pelaksanaan investigasi atas prakarsa sendiri, diperlukan pengaturan tata cara dan penyelesaian investigasi atas prakarsa sendiri;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Tata Cara Investigasi atas Prakarsa Sendiri;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014

Pedoman Pelestarian Tradisi


Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2017

Pengelolaan Bisnis Proses dan Standar Operasional Prosedur di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 13 Tahun 2021

Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/PERMENTAN/PW.310/12/2018

Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian


Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022

Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus