Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2015

Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial


Ditetapkan pada tanggal 23 April 2015
Jenis: Peraturan Menteri Sosial
Berita Negara Tahun 2015 Nomor 672

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial melalui institusi/lembaga pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial, perlu diatur standardisasi pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;

  2. bahwa dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2004 tentang Standarisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial, sehingga perlu diganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2021

Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara


Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 9 Tahun 2021

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia


Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum


Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2020

Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2022

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah