Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2015

Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu disusun norma, standar, prosedur dan kriteria;

2. bahwa agar penyelenggaraan rehabilitasi sosial dapat memenuhi kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna sosial dan lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial dapat memberikan pelayanan yang optimal, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang standar bagi lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;