Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2020

Penghentian Sementara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Mentah dan Gula Kristal Putih Secara Wajib


Ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020
Jenis: Peraturan Menteri Pertanian
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 325

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa gula kristal putih merupakan salah satu komoditas strategis sektor pertanian;

  2. bahwa dengan adanya bencana wabah penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) menyebabkan ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan gula pasir;

  3. bahwa saat ini terdapat pengaturan mengenai penerapan secara wajib Standar Nasional Indonesia gula kristal mentah dan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia gula kristal putih secara wajib yang apabila diterapkan dapat mempengaruhi keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan gula pasir di masyarakat;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penghentian Sementara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Mentah dan Gula Kristal Putih Secara Wajib;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2020

Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Terkait Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2019

Obor Pangan Lestari Tahun 2019


Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah


Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2020

Pencabutan Peraturan Menteri Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perencanaan, Bidang Organisasi dan Kepegawaian, Bidang Sistem, Data, dan Informasi, Bidang Hubungan Masyarakat, Bidang Keuangan, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Penyuluhan Sosial, Bidang Aset, serta Bidang Pengawasan Tahun 1955 Sampai Dengan Tahun 2016