Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2021

Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Pertahanan


Ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2021
Jenis: Peraturan Menteri Pertahanan
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1317

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan kearsipan di lingkungan Kementerian Pertahanan, perlu disusun pedoman yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan;

  2. bahwa pengelolaan arsip dinamis merupakan salah satu kegiatan di bidang administrasi umum Kementerian Pertahanan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan secara cepat, cermat, dan tepat, guna mendukung tugas pokok, untuk mencapai hal tersebut perlu ada keseragaman dalam tata cara pengaturan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Pertahanan;

  3. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2019

Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004