Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2019

Kedudukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Perguruan Tinggi, dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Kementerian Perindustrian


Ditetapkan pada tanggal 13 November 2019
Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1456

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian perlu melakukan penataan kembali kedudukan-kedudukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan di lingkungan Kementerian Perindustrian;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kedudukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Perguruan Tinggi, dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015

Imbalan yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor


Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014

Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika


Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Agama