Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017

Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih


Ditetapkan pada tanggal 4 September 2017
Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian
Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1235

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan investasi dan menciptakan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dalam negeri yang mandiri dan berdaya saing global, perlu melakukan pengembangan dan pendalaman struktur industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;

  2. bahwa untuk mendukung pengembangan dan pendalaman struktur industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali ketentuan tingkat kelengkapan dan keteruraian kendaraan yang diimpor sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Pembinaan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur’an


Satu Data Ombudsman Republik Indonesia


Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum


Satuan Biaya Keluaran Kegiatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020


Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak bagi Layanan Publik Tertentu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia