Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2022
Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian
Berita Negara Tahun 2022 Nomor 189

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia yang lebih profesional, efektif, efisien, dan berdaya guna, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja serta mengubah nomenklatur Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia;

  2. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia serta perubahan nomenklaturnya telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/938/M.KT.01/2021 tanggal 8 Oktober 2021 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 1 Tahun 2018

Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 79 Tahun 2020

Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi


Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2021

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2018

Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan Menjadi Undang-Undang