Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2019

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri


Ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2019
Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1027

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri, Kementerian Perindustrian merupakan instansi pembina jabatan fungsional asesor manajemen mutu industri;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang penilaian mutu industri, perlu mengatur mengenai jabatan fungsional asesor manajemen mutu industri;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI


Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia


Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pemasaran


Pedoman Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan


Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan