
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2019
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Asam Sulfat Pekat Teknis secara Wajib
Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa Standar Nasional Indonesia asam sulfat pekat teknis telah mengalami perubahan dari SNI 0030: 2011 menjadi SNI 30:2017, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Standar Nasional Indonesia wajib produk asam sulfat pekat teknis;
bahwa untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen dari penggunaan asam sulfat pekat teknis, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan meningkatkan daya saing industri asam sulfat pekat teknis, perlu mewajibkan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia asam sulfat pekat teknis;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Asam Sulfat Pekat Teknis secara Wajib;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015
Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013
Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2018
Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia