Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain
Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian
Menimbang:
bahwa untuk implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 dan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, perlu memberikan insentif investasi untuk menstimulus penggunaan mesin dan/atau peralatan yang lebih modern dan ramah lingkungan;
bahwa industri tekstil dan produk tekstil merupakan salah satu industri dalam negeri yang menjadi sektor prioritas dalam implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 sebagaimana dimaksud d alam huruf a ;
bahwa untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan efisiensi energi industri penyempurnaan kain dan industri pencetakan kain sebagai bagian dari industri tekstil dan produk tekstil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu memberikan prioritas dukungan kepada industri penyempurnaan kain dan industri pencetakan kain sebagai penerima restrukturisasi mesin dan/atau peralatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2019
Penelitian dan Pengembangan di Bidang Agama dan Keagamaan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/37/PBI/2005
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013
Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 106/BAPPEBTI/PER/10/2013 tentang Kewajiban Pelaporan Keuangan Dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan Bagi Pialang Berjangka