Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2021

Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk {One Village One Product-OVOP) di Sentra

Ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2021
Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian

Download:
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2021

Konsiderans
Menimbang:

  1. bahwa ketentuan mengenai Peningkatan Efektivitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product-OVOP) di Sentra di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product-OVOP) di Sentra memerlukan penyesuaian dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dicabut;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk {One Village One Product-OVOP) di Sentra;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2019

Pusat Kendali (Command Center) Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2020

Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018

Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020

Pengawasan Koperasi