Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2021

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan secara Wajib


Ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2021
Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 113

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan meningkatkan daya saing industri tepung terigu, perlu mewajibkan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia tepung terigu sebagai bahan makanan;

  2. bahwa Standar Nasional Indonesia tepung terigu sebagai bahan makanan telah mengalami perubahan dari SNI 3751:2009 menjadi SNI 3751:2018, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Standar Nasional Indonesia secara wajib tepung terigu sebagai bahan makanan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan secara Wajib;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2016

Sistem Pembinaan Karier Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2020

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat III Ciremai pada Kementerian Pertahanan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020

Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016

Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional


Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon