Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2020

Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali


Ditetapkan pada tanggal 20 November 2020
Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1415

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Transportasi Darat Bali, perlu disusun Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali;

  2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 48 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Bali, perlu menetapkan Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2020

Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2020

Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)


Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2019

Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri