Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2021

Kompetensi Sumber Daya Manusia Angkutan Barang Berbahaya di Jalan


Ditetapkan pada tanggal 7 September 2021
Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1068

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, telah diatur pengangkutan barang berbahaya harus menggunakan sarana khusus dan dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan sifat dan bentuk barang berbahaya yang diangkut;

  2. bahwa untuk menjamin keselamatan pengangkutan barang berbahaya di jalan, perlu pedoman dalam pemberian kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan kepada sumber daya manusia angkutan barang berbahaya;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Angkutan Barang Berbahaya di Jalan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2020

Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tabungan Perumahan Rakyat


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

Pengelolaan Aset Desa


Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019

Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2017

Uraian Tugas Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri


Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 lentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota