Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2020

Statuta Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi


Ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2020
Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1367

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, perlu disusun Statuta Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi;

  2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (4), Pasal 38 ayat (2), Pasal 42, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, perlu menetapkan Statuta Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi Peraturan Menteri Perhubungan tentang Statuta Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Statuta Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Serang Provinsi Banten


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2020

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II dr. Soepraoen pada Kementerian Pertahanan


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung