Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2021

Pembentukan Kerja Sama Teknik antara Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei dan Taipei Economic and Trade Office in Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 28 April 2021
Jenis: Peraturan Menteri Perdagangan
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 468

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk memperluas kerja sama teknik antara Indonesia dan Taiwan yang dilaksanakan melalui lembaga ekonomi yang bersifat nonpemerintah serta menciptakan tertib pelaksanaan kerja sama, perlu didukung dengan prosedur kerja sama yang pasti, baku dan standar yang mengikat bagi lembaga yang membentuk kerja sama teknik dimaksud;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pembentukan Kerja Sama Teknik antara Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei dan Taipei Economic and Trade Office in Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18 Tahun 2021

Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa PT Pertamina Gas Ruas Muara Karang – Muara Tawar


Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing


Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 9 Tahun 2021

Pencabutan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Badan Informasi Geospasial


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021

Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia