Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2021

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2021
Jenis: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 969

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia secara efektif, efisien, dan profesional dalam mendukung kinerja pemerintah mewujudkan perlindungan bagi anak, dibutuhkan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

  2. bahwa usulan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/646/M.KT.01/2021 tanggal 30 Juni 2021;

  3. bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2020

Penempatan Dana pada Bank Peserta dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional


Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016

Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan


Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020

Uraian Fungsi Organisasi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara