Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2019

Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

1. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

2. bahwa Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan kepada partai politik dalam menyusun daftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota paling sedikit harus memuat 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan;

3. bahwa masih banyak perempuan yang telah mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dari partai peserta pemilihan umum namun belum diberikan penguatan kapasitas guna menghadapi kampanye dan persaingan politik;

4. bahwa untuk melaksanakan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu disusun pedoman penyelenggaraan penguatan kapasitas perempuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam rangka peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau politik di lembaga legislatif;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;