Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2022

Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan


Ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2022
Jenis: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Berita Negara Tahun 2022 Nomor 844
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa pengelolaan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan merupakan tugas fungsi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan;

  2. bahwa dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan telah dialihkan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat;

  3. bahwa dengan dialihkannya dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sudah tidak efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga organisasi dan tata kerjanya perlu dibubarkan dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

  4. bahwa pembubaran organisasi dan tata kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan telah mendapat persetujuan dari kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda


Hutan Tanaman Rakyat


Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri


Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan


Tata Cara Penanganan Permintaan Ekstradisi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri