Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015
Bendungan
Status: Diubah
Ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2015
Jenis: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2015
Jenis: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Berita Negara Tahun 2015 Nomor 771
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Status
Diubah dengan:
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2023
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan
Konsiderans
Menimbang:
bahwa untuk menyimpan air yang berlebih pada saat musim penghujan agar dapat dimanfaatkan guna pemenuhan kebutuhan air dan daya air pada waktu diperlukan, serta mengendalikan daya rusak air, yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, perlu membentuk waduk yang dapat menampung air sebagai bagian dari pengembangan sumber daya air;
bahwa waduk sebagaimana dimaksud pada huruf a, selain berfungsi menampung air dapat pula untuk menampung limbah tambang atau menampung lumpur dalam rangka menjaga keamanan serta keselamatan lingkungan hidup;
bahwa untuk membentuk waduk yang dapat menampung air, limbah tambang, atau lumpur sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membangun bendungan;
bahwa untuk membangun bendungan sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang secara teknis dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembangunan sekaligus dapat menjamin keamanan bendungan, perlu pengaturan mengenai bendungan;
bahwa untuk menjaga kelangsungan fungsi waduk sesuai dengan tujuan pembangunan berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, perlu dilakukan pengelolaan yang meliputi eksploitasi dan pemeliharaan waduk;
bahwa sesuai maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengatur dan melaksanakan pengelolaan serta pengembangan sumber daya air;
bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam pembangunan dan pengelolaan waduk sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf e, perlu disusun pedoman pembangunan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bendungan;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Pedoman Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2021
Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016
Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Selain Yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-IND/PER/3/2013
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib