Data Peraturan Kamus Hukum Jabatan Fungsional Kontak

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2020

Perwakilan Rawan dan/atau Perwakilan Berbahaya


Ditetapkan pada tanggal 3 April 2020
Jenis: Peraturan Menteri Luar Negeri
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 345
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dinamika geopolitik, keamanan, sosial, ekonomi dan lingkungan yang rentan di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berkedudukan yang menimbulkan kondisi rawan dan bahaya sehingga perlu dilakukan pelindungan terhadap ancaman keselamatan jiwa dan fisik serta keamanan bagi pejabat dan aset pada Perwakilan Republik Indonesia;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya;

  3. bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan organisasi, serta perkembangan dinamika Internasional, sehingga perlu diganti;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perwakilan Rawan dan/atau Perwakilan Berbahaya;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015

Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2019

Keringanan Biaya Pendidikan bagi Anak Veteran Republik Indonesia

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2014

Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Troposcatter

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang